Para Perangkat Desa dan Ormas Kab. Madiun Ikuti Sosialisasi Penggunaan EWS Waskita Purabaya
Madiun - Penjabat (Pj) Bupati Madiun diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ir. Soedjiono, MT membuka Sosialisasi Penggunaan Early Warning System (EWS) Waskita Purabaya dalam rangka peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik di Kabupaten Madiun yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bankesbangpol) Kabupaten Madiun, yang diikuti perangkat desa dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ada di Kabupaten Madiun, di Pendopo Ronggo Djoemeno, Kamis (26/10).
Nampak hadir, Kaban kesbangpol Kabupaten Madiun, Mashudi, S.Sos, M.Si, sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan ini.
Sambutan Pj. Bupati Madiun yang disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra menjelaskan, bahwa Pemkab. Madiun mengambil langkah dalam upaya untuk mencegah konflik yang terjadi di masyarakat. Langkah nyata melalui penerapan waskita purabaya early warning sebagai media untuk deteksi dini dan cegah dini potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Madiun.
Ditemui seusai sosialisasi, Kabankesbangpol Kab. Madiun menjelaskan, dengan sosialisasi ini pihaknya berharap nanti informasi yang didapat dari masyarakat melalui Early Warning System Waskita Purabaya akan lebih maksimal. Untuk itu, selaku penyelenggara, pihaknya mengundang 206 perangkat desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Madiun dan beberapa ormas untuk mengikuti sosialisasi ini.
“Apalagi menjelang Pemilu seperti sekarang ini, dengan Early Warning System Waskita Purabaya ini, kita berharap informasi yang kami dapat lebih maksimal, dan kami bisa tindaklanjuti melalui stakehoders terkait,” ujar Mashudi.
Namun, kata Mashudi, ketika informasi yang masuk dari stakeholders itu sangat penting dan membutuhkan keputusan pimpinan, maka pihaknya akan membuat telaah staf ke Pj. Bupati, kemudian akan turun disposisi mengenai langkah yang harus dilakukannya. Kalau sifatnya sangat urgent, maka pihaknya akan libatkan beberapa unsur, bahkan TNI/Polri.
“Jadi nanti tergantung pimpinan yang akan menentukan bobotnya. Kalau informasi yang masuk itu sifatnya kecil, bisa langsung dikomunikasikan ke stakeholders atau kita koordinasikan dengan OPD terkait,” terang Kabankesbangpol Kabupaten Madiun.(**)
Sumber : prokopimkab Madiun
