🌐 Berbagi Informasi & Inspirasi - www.ngopigayeng.com Merupakan PlatForm digital, cocok untuk anda yang suka dan hobby menulis, Mendidik para generasi muda dalam pembuatan konten - konten positif 🌐 Medsos : @ngopigayeng

MK Putuskan Polri Tetap Berwenang Tangani Kejahatan Sektor Keuangan, Ini Tanggapan Bareskrim

Jakarta - Bareskrim Polri menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengembalikan kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan, setelah sebelumnya ditiadakan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Amar putusan dengan Nomor 59/PUU-XXI/2023 dibacakan dalam sidang pleno dengan Hakim Ketua Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis (21/12/2023). Uji materi terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) pada Pasal 8 angka 21 yang memuat perubahan atas frasa "Penyidikan sektor keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan" dalam Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Keberadaan pasal di UU P2SK tersebut menghilangkan kewenangan penyidik Polri untuk mengusut kasus-kasus kejahatan di bidang ekonomi.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian; menyatakan ketentuan norma Pasal 8 angka 21 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang PP2SK sepanjang frasa "hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan" dalam Pasal 49 ayat 5 UU 21 Tahun 2011 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang terbuka yang disiarkan di channel YouTube.

MK pun sependapat dengan pemohon mengenai isu konstitusional yang dipersoalkan dalam permohonannya terkait penyidikan tunggal oleh OJK telah memberikan batasan keberadaan penyidik dalam sistem penegakan hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 250 ayat (1) UUD 1945, bahwa menjamin organ kewenangan kepolisian sebagai organ utama alat negara yang bertugas menegaskan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.

"Bahwa proses penegakan hukum di Indonesia dalam hal penanganan tindak pidana umum, termasuk di dalamnya tindak pidana tertentu, merupakan suatu mekanisme yang dikenal dengan konsep sistem peradilan pidana terpadu. Adapun yang dimaksudkan adalah sistem yang menempatkan proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan sejak di tingkat penyidikan, penuntutan, pemutusan hingga putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap pada lembaga pemasyarakatan," ujar hakim MK, Arief Hidayat membacakan pertimbangan putusan.

Menurut MK, sistem peradilan terpadu tidak lepas dengan keberadaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait dengan fungsi penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi (Polri); pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

"Oleh karena itu, Pasal a quo menjadi pijakan utama dalam menegaskan bahwa kepolisian dalam hal ini mengemban fungsi utama dalam penyidikan juga dinyatakan dalam Pasal 14 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan Polri bertugas untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan," kata Arief.

Oleh putusan MK yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh putusan dimaksud diubah menjadi; Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Kendati demikian, OJK juga harus selalu berkoordinasi dengan Polri dalam menangani tindak pidana bidang ekonomi.

Atas hadirnya putusan MK yang permohonan pengujiannya diajukan oleh Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi (SP NIBA) AJB Bumiputera 1912 serta perorangan warga negara ini, Polri melalui Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim, Brigjen Whisnu Hermawan Februanto menyambut baik. Dia mengajak semua pihak untuk menghormatinya, mengingat MK adalah lembaga peradilan yang diberikan kewenangan untuk menilai keabsahan/konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945, yang putusannya bersifat final dan mengikat. 

"Dengan putusan ini Polri akan melaksanakan kewenangan ini sebaik-baiknya dengan senantiasa menjaga profesionalitas dan akuntabilitas proses penyidikan yang dilaksanakan," kata Whisnu dalam keterangannya.

Selain itu, Polri sambungnya, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencegah sekaligus memberantas tindak pidana di sektor jasa keuangan. Hal ini demi membangun kepercayaan terhadap industri jasa keuangan Indonesia sekaligus membawa kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian nasional.

"Polri mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberantas tindak pidana di sektor ekonomi. Hal ini demi membangun kepercayaan terhadap industri jasa keuangan dan membawa kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia," tandasnya.(ng/*)

COMMENTS

☕ Dibaca :

Berita Lainnya....$type=carousel

Nama

Aceh,2,AHY,1,Air Bersih,31,Air Besar,4,Akpol,7,AMSI,1,Apresiasi,19,Asta Cita,25,Babinsa,11,Baksos,54,Balap Liar,2,Bali,28,Balikpapan,1,Balon Udara,4,Bandar Lampung,1,Bandung,3,Bangkalan,8,Banjir,24,Bansos,23,Banten,3,Bantuan,1,Banyuwangi,27,Batam,3,Batu,11,Batu Akik,3,Batu Aquamarine,1,Bawaslu,10,Baznas,2,BBM,1,Bedah Rumah,6,Bekasi,2,BEM,3,Bencana,1,Berita,217,Bhabinkamtibmas,2,Bhakti Religi,2,Bhayangkari,44,BKN,1,Blitar,17,Blitar Kota,4,Blora,1,BLT,2,BNPT,1,BNSP,1,Bojonegoro,24,Bondowoso,34,BPBD,1,Bpjs,1,BPN,1,Brimob,12,Bromo,1,BST,1,Budaya,12,Bukit Cumbri,1,Bukit Telettubies,1,Bullying,13,Bumi Reog Berdzikir,1,Bunga Telang,1,Cagar Budaya,1,Caleg,1,Cegah Covid 19,3,Cooling System,71,Cuaca,8,Curanmor,3,DBD,5,Densus 88,2,Depok,2,Desa Banaran,1,Desa Bancar,1,Desa Bringinan,1,Desa Carangrejo,1,Desa Gindowido,3,Desa Mejayan,1,Desa Membangun,1,Desa Munggung,1,Desa Ngale,1,Desa Nongkodono,1,Desa Pager,1,Desa Plosojenar,1,Desa Sawoo,1,Desa Turi,1,Dewan,8,Dewan Pers,7,Donor Darah,3,DPD RI,1,DPO,2,DPR RI,4,Drumband,1,Duta Lalu Lintas,1,Ekonomi,12,Falsafah Jawa,1,Food Estate,1,Ganjar - Mahfud,1,Gempur Rokok Ilegal,1,Gotong royong,1,Grebeg Mulud,1,Grebeg Suro,3,Gresik,19,Gunung Lawu,1,Hama Tikus,1,Hari Anak Nasional,1,Hari Anti Korupsi,1,Hari Anti. Korupsi,1,Hari Bumi,1,Hari Buruh,12,Hari Juang Polri,8,Hari Kartini,2,Hari Kesadaran Nasional,1,Hari Pahlawan,3,Hari Santri,1,Harlantas,1,Hoegeng Award,1,HPN,2,HPN 2023,1,HSN,1,Hujan Deras,1,Hukum,4,HUT Bhayangkara,108,HUT Korps Marinir,1,HUT RI,18,Idul Adha,5,IKM,1,IKN,5,Ilu,2,Imigrasi,1,Imlek,2,IMO,9,Imunisasi,2,Inda Raya,1,Info Daerah,16,Internet,1,Iptek,3,IPW,3,Jakarta,187,Jambi,1,Jateng,8,Jatim,66,Jawa Tengah,4,Jayapura,3,Jember,42,JLS,2,Jombang,16,Judi Online,14,Jum'at Berkah,8,Jum'at Bersih,2,Jum'at Curhat,70,Kabupaten Landak,7,Kabupaten Penajam Paser,1,KAI,2,Kalimantan Tengah,1,Kalimantan Timur,1,Kalteng,2,Kaltim,2,Kampung Pesilat,2,Kampung Tangguh Semeru,1,Kamtibmas,170,Kapolri,246,Kapolri Cup,11,kasu,1,Kasus,579,Keamanan,27,Kebakaran,17,Kebersihan,4,Kec. Pulung,1,Kec. Sampung,1,Kecamatan Bungkal,1,Kecelakaan,1,Kediri,16,Kediri Kota,12,Kedisiplinan,1,Kekeringan,30,Kemenag,1,Kepri,1,Keris,1,Kesehatan,12,Ketahanan Pangan,8,Khofifah Indar Parawansa,1,Kirab Merah Putih,2,KKD,1,KKS,1,KLA,1,Knalpot Brong,6,Kodim 0802/Ponorogo,75,Kodim 0803/Madiun,1,Kodim 0805/Ngawi,5,Kodim 0902/Berau,15,Kodim 0906/Kutai Kartanegara,7,Komdigi,1,Kominfo,1,Kompolnas RI,14,Kopi,1,Korupsi,1,Kota blitar,2,Kota Kreatif Dunia,1,Kota Madiun,27,Kota Pasuruan,10,Kota Probolinggo,9,KPK,7,KPPS,2,KPU,41,KRYD,1,KTT ASEAN,9,KTT G20,3,KTT IAF,10,Kuliner,2,Labuan Bajo,3,Labuhan Bajo,1,Lalu Lintas,1,Lamongan,19,Lampung,2,Layanan,1,LazisNU,1,Lebaran 2023,4,Lebaran 2024,21,Lemhanas RI,2,Liburan,1,Literasi Digital,8,Lomba,1,Lomba Desa,1,Lomba Satkamling,1,Lontar Bujangga Manik,1,LSI,1,Lumajang,15,Mabes Polri,74,Madiun,16,Magelang,2,Magetan,24,Mahfud MD,1,MAHUPIKI,2,Makanan Gratis,1,Malang,41,Malang Kota,51,Mandalika,2,Mataram,1,Maulid Nabi,1,May Day,11,MBG,2,Media Gathering,1,Mimika,4,Miras,7,Mobil Senyum,1,Mojokerto,26,Mojokerto Kota,15,Mojosemi,1,Monev,1,Monumen Polri,1,MotoGP,1,MoU,4,MPR,1,MTQN,1,Mudik,50,Muhammadiyah,1,MUI,2,MURI,8,Museum,1,Museum Belanda,1,Museum Mpu Tantular,1,Musik,1,Nama Indonesia,1,Narkoba,82,Nasional,32,Natal,16,Nataru,37,Netizen Jatim,1,News,33,Nganjuk,20,Ngawi,58,Nobar,3,NTB,5,NTT,5,OCC Pangastuti,1,ODGJ,1,OKK,1,ola,1,Olahraga,83,Ombudsman,4,Ops Aman Suro,6,Ops Ketupat,18,Ops Lilin,32,Ops Pekat,2,Ops Semeru,31,Ops Yustisi,1,Ops Zebra,17,Orang Meninggal,11,Pabrik Gula,1,Pacitan,7,Palangka Raya,1,Palembang,2,Pamekasan,13,Pancer Door,1,Pangan,19,Papua,25,Papua Barat,1,Papua Tengah,1,Partai Gerindra,1,Partai Gerindra Ponorogo,1,Paskibra,2,Pasuruan,20,PBB,1,PBVSI,1,Pekanbaru,1,Pelayanan,1,Pelopor,1,Pembangunan,11,Pembunuhan,1,Pemerintahan,20,Pemilu 2024,63,Pendidikan,106,Penemuan,2,Penghijauan,13,PERADIN,2,Perang Sarung,3,Perhutani,1,Peristiwa,141,Pertanahan,3,Pertanian,51,Petasan,4,Pilkada,29,Pilkades,20,Pilsek Kwadungan,8,Pirus,1,PKJSM,1,PMI - BMI,1,PMII,4,Pokdarwis,1,Polairud,4,Polda Banten,1,Polda Bengkulu,1,Polda Jateng,3,Polda Jatim,613,Polda Maluku,1,Polda Maluku Utara,1,Polda NTB,3,Polda NTT,3,Polda Riau,1,Polda Sumbar,2,Polda Sumut,1,Polio,1,Polisi RW,33,Politik,5,Polres,2,Polres Bangkalan,62,Polres Banyuwangi,106,Polres Batu,49,Polres Blitar,53,Polres Blitar Kota,29,Polres Bojonegoro,72,Polres Bondowoso,82,Polres Gresik,67,Polres Grobogan,1,Polres Jember,163,Polres Jombang,41,Polres Kediri,41,Polres Kediri Kota,99,Polres Lamongan,65,Polres Landak,6,Polres Lumajang,87,Polres Madiun,29,Polres Madiun Kota,84,Polres Magetan,134,Polres Malang,167,Polres Malang Kota,167,Polres Mojokerto,78,Polres Mojokerto Kota,43,Polres Nganjuk,73,Polres Ngawi,1021,Polres Pacitan,42,Polres Pamekasan,84,Polres Pasuruan,55,Polres Pasuruan Kota,37,Polres Ponorogo,188,Polres Probolinggo,129,Polres Probolinggo Kota,38,Polres Puncak Jaya,12,Polres Purwakarta,1,Polres Sampang,42,Polres Sidoarjo,16,Polres Simalungun,1,Polres Situbondo,142,Polres Sukabumi,1,Polres Sumenep,39,Polres Tanjung Perak,106,Polres Trenggalek,46,Polres Tuban,49,Polres Tulungagung,110,Polresta Banyuwangi,14,Polresta Cirebon,1,Polresta Sidoarjo,81,Polrestabes Surabaya,138,Polri,416,Polsek Air Besar,13,Polsek Babadan,1,Polsek Bringin,4,Polsek Geneng,6,Polsek Jogorogo,16,Polsek Karanganyar,14,Polsek Karangjati,17,Polsek Kartoharjo,1,Polsek Kedunggalar,6,Polsek Kendal,8,Polsek Kwadungan,1,Polsek Mantingan,3,Polsek Nawangan,1,Polsek Ngawi,1,Polsek Ngerambe,1,Polsek Ngrambe,10,Polsek Padas,11,Polsek Pangkur,6,Polsek Paron,14,Polsek Pitu,13,Polsek Ponorogo,2,Polsek Sambit,1,Polsek Sampung,1,Polsek Sawahan,1,Polsek Sawoo,1,Polsek Sine,12,Polsek Sukorejo,32,Polsek sumoroto,2,Polsek Tandes,2,Polsek Widodaren,9,Polwan,74,PON,7,Ponorogo,26,Posyandu,1,PPPK,3,Prabowo - Gibran,4,Prabowo Subianto,5,Pramuka,3,Prasasti Cangopan,1,Presiden Joko Widodo,7,Prestasi,84,Probolinggo,44,PSHT,10,PSHW TM,2,PSSI,1,PT INKA,5,PTDH,1,PTSL,2,Puncak Jaya,71,Pungli,1,Pupuk Bersubsidi,1,Puspen Kemendagri,1,PWI,5,Ramadhan,56,Rekrutmen,1,Relawan 24 Jam,1,Religi,14,Reog Ponorogo,4,Reyog,1,Riau,5,Rilis Akhir Tahun,1,Road Race,1,Rokok Ilegal,2,RSUD dr Sayidiman,1,Ruby,1,Rutan Ponorogo,2,Samarinda,1,Sampang,4,Satgassus,1,Satlantas,53,Satpam,1,Sejarah,12,Semarang,15,Sepak Bola,2,Serba Serbi,2,Sertijab,6,Sidoarjo,15,Simulasi,1,Sinergitas,2,Situbondo,8,SMA Taruna Kemala Bhayangkara,1,Solo,1,Sosial,70,SPBE,2,SSDM Polri,47,Stunting,7,Sugiri Sancoko,1,Sukabumi,5,Sulawesi Barat,1,Sumatera Barat,1,Sumatera Utara,5,Sumatra Barat,2,Sumenep,14,Sumpah Pemuda,2,Supriyanto,1,Surabaya,138,Surakarta,3,Suran Agung,4,Swasembada Pangan,19,Swasti Saba,1,Tahun Baru,2,Tanaman Bermanfaat,1,Tangerang,1,Tanjungpinang,1,Tasikmalaya,1,Tawun,1,Teknologi,1,Telaga Ngebel,1,TIK,1,Timika,1,Tipikor,1,Titik Nol,1,TMMD,2,TNI,98,TNI AL,1,Tour de Panderman,1,TPPO,25,Tradisi,1,Transmigran,1,Trenggalek,20,Tuban,4,Tulungagung,30,U-17,9,Uang Palsu,1,UCCN,1,UMKM,9,UMM,1,UMPO,1,Unesco,4,UNMUH,1,Vaksinasi,12,Verawaty Thaib SIK,2,Video,2,Virus PMK,3,Waisak,1,Wisata Daerah,11,Wisata Ponorogo,4,Wtp,1,WWF,22,Yogyakarta,1,
ltr
item
Ngopi Gayeng: MK Putuskan Polri Tetap Berwenang Tangani Kejahatan Sektor Keuangan, Ini Tanggapan Bareskrim
MK Putuskan Polri Tetap Berwenang Tangani Kejahatan Sektor Keuangan, Ini Tanggapan Bareskrim
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidX88NPimObTXMsoDfX1XwHSk1xaB-qTkGD9DRVi9Uf0pNT9mf1U0hho3bWJBCYn1pgGPtqiF4ZkAa9pK3nW_PU70afk-xr2hvNpgHfq3TlnYdkLomyaRoAbpltjtWumaQbU3cFhttT3HO_8LYx7NogX1xaSdrBj5EheQv3zxsO8CNPDcB3q6iCZEjmL4/w640-h360/IMG-20231221-WA0080.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidX88NPimObTXMsoDfX1XwHSk1xaB-qTkGD9DRVi9Uf0pNT9mf1U0hho3bWJBCYn1pgGPtqiF4ZkAa9pK3nW_PU70afk-xr2hvNpgHfq3TlnYdkLomyaRoAbpltjtWumaQbU3cFhttT3HO_8LYx7NogX1xaSdrBj5EheQv3zxsO8CNPDcB3q6iCZEjmL4/s72-w640-c-h360/IMG-20231221-WA0080.jpg
Ngopi Gayeng
https://www.ngopigayeng.com/2023/12/mk-putuskan-polri-tetap-berwenang.html
https://www.ngopigayeng.com/
https://www.ngopigayeng.com/
https://www.ngopigayeng.com/2023/12/mk-putuskan-polri-tetap-berwenang.html
true
3450460155795105038
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy