JAKARTA - Kabar baik datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Kabupaten Ponorogo!
KPK memberikan pendampingan langsung kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Pertemuan yang digelar Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Rabu (23/10), dihadiri oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Wakil Bupati Lisdyarita, serta jajaran pejabat Pemkab Ponorogo.
Dalam audiensi tersebut, KPK menekankan pentingnya peningkatan transparansi di bidang perencanaan, penganggaran, hibah daerah, serta pengadaan barang dan jasa.
“Fokus kami bukan mencari kesalahan, tapi memperkuat sistem agar tidak membuka ruang korupsi,” ujar Kepala Satgas Korsup Wilayah III-1 Jawa Timur, Wahyudi.
Langkah ini menjadi bentuk kolaborasi positif antara KPK dan Pemkab Ponorogo dalam membangun pemerintahan yang makin akuntabel.
Bahkan, hasil Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Ponorogo naik menjadi 95,44, menempatkan Ponorogo di peringkat ke-11 se-Jawa Timur — bukti nyata bahwa sistem pencegahan korupsi di Ponorogo semakin kuat.
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyampaikan apresiasinya atas dukungan dan pendampingan dari KPK.
“Kami menerima setiap masukan dengan tangan terbuka. Ini momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada masyarakat,” tutur Kang Giri.
Dengan sinergi bersama KPK, Pemkab Ponorogo berkomitmen terus memperkuat integritas, transparansi, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan demi mewujudkan ‘Ponorogo Hebat, Bersih, dan Berintegritas.’
#PonorogoHebat
#SugiriSancoko
