Ponorogo - Pemerintahan Kabupaten Ponorogo dipastikan tetap berjalan normal setelah Bupati Sugiri Sancoko ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap promosi jabatan dan gratifikasi.
Sebagai langkah antisipasi atas kekosongan jabatan kepala daerah, Wakil Bupati Lisdyarita resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo. Penunjukan ini tertuang dalam radiogram dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang juga telah diteruskan kepada DPRD Ponorogo.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, membenarkan penunjukan tersebut. Menurutnya, langkah ini diambil agar jalannya pemerintahan di Ponorogo tetap stabil dan pelayanan publik tidak terganggu.
“Penunjukan Plt Bupati ini penting untuk mengisi kekosongan jabatan agar roda pemerintahan tidak terhenti. Komunikasi antara DPRD dan Plt Bupati akan terus dijaga demi stabilitas pemerintahan daerah,” ujar Dwi, Minggu (9/11/2025).
Selain jabatan bupati, posisi Sekretaris Daerah (Sekda) juga akan segera diisi menyusul terseretnya pejabat definitif dalam kasus yang sama. Penunjukan pejabat sementara (Pjs) Sekda akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dwi menjelaskan, pengangkatan pejabat Sekda dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018, serta Permendagri Nomor 91 Tahun 2019.
Ia menegaskan bahwa DPRD tidak akan mencampuri proses penunjukan calon pengganti Sekda, karena hal tersebut merupakan kewenangan eksekutif.
“Yang terpenting saat ini adalah memastikan roda pemerintahan Kabupaten Ponorogo tetap berjalan normal, meski kepala daerah definitif sedang menghadapi proses hukum,” tambahnya.
Dengan penunjukan Lisdyarita sebagai Plt Bupati, Pemerintah Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat tetap menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik tanpa hambatan di tengah dinamika hukum yang terjadi.(ng*)
