 |
| Pemkab bersama DPRD Ponorogo saat menggelar pertemuan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kamis (6/11/2025). |
PONOROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo menggelar pertemuan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tata kelola pemerintahan daerah.
Kegiatan yang berlangsung di ruang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Ponorogo pada Kamis (6/11/2025) tersebut dihadiri oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno, para wakil pimpinan DPRD, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga membahas hasil pemantauan dan rekomendasi dari KPK untuk memperkuat integritas serta akuntabilitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Bupati Sugiri Sancoko, yang akrab disapa Kang Giri, menekankan pentingnya komunikasi yang intens antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Selama ini kita sering duduk bersama dalam paripurna DPRD. Namun ke depan, komunikasi perlu lebih intens melalui forum-forum seperti ini agar penyamaan persepsi dapat berjalan baik,” ujar Kang Giri.
Ia menambahkan, tata kelola pemerintahan yang ideal tidak hanya bertumpu pada regulasi, tetapi juga pada pemahaman bersama antara pelaksana kebijakan (eksekutif) dan pengawas (legislatif).
“Koordinasi di ruang khusus perlu lebih ditingkatkan agar pembahasan sistem pemerintahan lebih kolaboratif. Dengan begitu, pelaksanaan tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih baik lagi,” jelasnya.
Melalui forum ini, Pemkab dan DPRD Ponorogo berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi KPK secara konkret, demi membangun birokrasi yang semakin bersih, transparan, dan berintegritas.(Ap/ny)
